Sukabumi | Matanusa.net – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Jawa Barat dan Banten di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Kamis (29/10/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Bupati hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, S.H., M.M., Inspektur, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi.
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol. (Purn.) Dr. Akhmad Wiyagus, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Dr. Ely Kusumastuti, Gubernur Banten Andra Soni, serta Wakil Gubernur Jawa Barat H. Erwan Setiawan.
Komitmen bersama tersebut ditandatangani oleh para bupati dan wali kota bersama ketua DPRD kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Banten. Kesepakatan ini berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama pada pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program pembangunan.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan membutuhkan komitmen bersama seluruh unsur pemerintahan. Sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pengawas internal dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penguatan tata kelola pemerintahan harus menjadi komitmen bersama, terutama dalam memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pencegahan korupsi perlu didukung pengawasan yang konsisten serta integritas seluruh aparatur pemerintahan. Dengan demikian, pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Melalui komitmen ini, kami berharap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas.
