Dpmd Sukabumi Kawal Dua Desa Masuk Program “Desa Berdampak” Kemendagri 2026

Foto: Dpmd Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi | Matanusa.net – Prestasi membanggakan diraih Kabupaten Sukabumi setelah Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, dan Desa Kalapanunggal, Kecamatan Kalapanunggal terpilih menjadi bagian dari program “Desa Berdampak” 2026 yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kedua desa tersebut diproyeksikan menjadi percontohan pengembangan desa berbasis Smart Village di Kabupaten Sukabumi.

Program strategis nasional tersebut kini memasuki tahapan penelitian dan wawancara mendalam yang dilaksanakan Kemendagri bersama akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (13/5/2026).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, mengatakan terpilihnya dua desa dari total 381 desa di Kabupaten Sukabumi menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tantangan besar bagi pemerintah daerah, khususnya DPMD dalam mendorong pembangunan desa yang inovatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurutnya, program “Desa Berdampak” menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan desa, penguatan kelembagaan, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

“Ini menjadi momentum penting bagi desa di Kabupaten Sukabumi untuk terus berkembang dan bertransformasi menuju Smart Village yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan BPD Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, Dr. Ir. Zanariah berharap Desa Purwasari dan Desa Kalapanunggal dapat menjadi pilot project pembangunan desa yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada program, tetapi juga pada kolaborasi dan harmonisasi seluruh unsur di desa, mulai dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga lembaga adat.

“Walau hanya diwakili dua desa, saya berharap bisa menjadi pilot desa berdampak. Pembangunan tidak akan berjalan baik kalau hubungan dalam pemerintahan desa tidak harmonis,” pungkasnya.

Pos terkait