Sukabumi | Matanusa.net – Bupati Sukabumi, Asep Japar, menegaskan pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat memimpin Rapat Dinas Bulan April 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (21/4/2026).
Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah Ade Suryaman ini dihadiri Wakil Bupati Andreas, para kepala perangkat daerah, asisten daerah, staf ahli, kepala bagian, hingga para camat se-Kabupaten Sukabumi.
Dalam kesempatan tersebut, perhatian khusus tertuju pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi yang berhasil meraih sertifikat akreditasi laboratorium sebagai bukti peningkatan kualitas layanan publik di bidang lingkungan. Pencapaian ini tidak lepas dari kepemimpinan Kepala Dinas Nunung Nurhayati yang dinilai konsisten mendorong peningkatan standar pelayanan dan profesionalisme di internal DLH.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati didampingi Wakil Bupati sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja perangkat daerah, termasuk kontribusi DLH dalam mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Sukabumi.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari sejumlah instansi, di antaranya Samsat Cibadak, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan.
Dalam arahannya, Bupati Asep Japar menyoroti pelaksanaan kerja dari rumah (WFH) agar tidak disalahgunakan. Ia meminta seluruh ASN tetap menjaga disiplin kerja.
“WFH harus tetap disiplin. Jangan sampai yang dijadwalkan bekerja justru tidak berada di tempat, apalagi sampai di luar kota,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak yang dinilai masih memiliki potensi besar. Ia mengapresiasi kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait kemudahan pembayaran pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui langkah konkret di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun tengah mencanangkan program operasi gabungan pajak kendaraan, sekaligus menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di tengah masyarakat.
“Pajak ini langsung masuk ke kas daerah. Kita perlu jemput bola agar masyarakat lebih mudah dan sadar membayar pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Andreas menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
“Kerja sama yang solid antarinstansi menjadi kunci. Kita harus saling membantu dan memperkuat satu sama lain,” katanya.
Wakil Bupati juga mengingatkan para camat untuk mengawal proyek strategis nasional di wilayahnya agar berjalan optimal dan terintegrasi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Merah Putih sebagai bagian dari upaya menuju Indonesia Emas 2045.
Selain itu, sektor UMKM didorong untuk berperan aktif dalam mendukung program pemerintah, termasuk masuk dalam rantai pasok kebutuhan program MBG di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Di bidang pelayanan dasar, perhatian pemerintah daerah juga difokuskan pada penanganan stunting. Seluruh kepala perangkat daerah hingga camat diminta berkontribusi dalam menekan angka stunting hingga di bawah 5 persen melalui peningkatan kualitas lingkungan dan layanan kesehatan—peran yang juga bersinggungan langsung dengan tugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat.
Rapat dinas ini menjadi momentum penguatan komitmen bersama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kinerja, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
