Sukabumi | Matanusa.net – Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Wakil Bupati H. Andreas mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), A. Muhaimin Iskandar, dalam kunjungan kerja ke Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, pada Kamis (27/11/2025).
Kunjungan ini difokuskan pada percepatan pemulihan pascabencana serta pembangunan ketahanan bencana melalui penguatan program Pelindungan Sosial Adaptif (PSA) dan pemberdayaan masyarakat. Agenda tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan pemulihan yang lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan bagi warga terdampak.
Dalam peninjauannya, pemerintah memastikan percepatan penanganan bagi warga yang terdampak longsor di Kecamatan Cisolok. Sedikitnya 10 unit rumah di Desa Sukarame dan 5 unit rumah di Desa Wangunsari akan segera dibangun sebagai hunian pengganti yang layak bagi warga yang sebelumnya kehilangan tempat tinggal.
Menko PM A. Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pendekatan PSA merupakan fondasi baru dalam strategi mitigasi dan penanganan bencana di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali bangkit dengan dukungan yang lebih terintegrasi.
“Pelindungan Sosial Adaptif ini adalah antisipasi komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, instansi, dan masyarakat untuk mendeteksi kerawanan bencana sejak dini,” ujar Menko Muhaimin.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah optimis akan memperluas cakupan PSA, termasuk peningkatan bantuan sosial di daerah rawan bencana. Menurutnya, skema PSA memastikan berbagai kebutuhan masyarakat tertangani mulai dari perlindungan sosial, identitas kependudukan, hingga layanan jaminan kesehatan.
Menko juga menegaskan bahwa pendataan administrasi kependudukan menjadi langkah cepat pemerintah. Tercatat 202 keluarga terdampak bencana belum memiliki dokumen kependudukan, sementara Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan syarat utama untuk mengakses bantuan sosial dan layanan pemulihan ekonomi.
Pemerintah, katanya, berkewajiban memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah rentan bencana. Ia pun menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berbasis mitigasi di semua level pemerintahan.
“Perlindungan sosial adaptif harus benar-benar mendorong antisipasi dan penanggulangan masalah yang dihadapi masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana mendapat dukungan dari DPR RI dan sejumlah pihak perbankan. Upaya bersama ini, menurutnya, menjadi bentuk nyata solidaritas dan kegotongroyongan dalam pemulihan.
“Ini bentuk solidaritas dan kegotongroyongan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh bagi daerah lain,” tuturnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ia menargetkan bahwa pembangunan rumah baru dapat rampung dalam satu hingga dua bulan.
“Insya Allah dalam waktu satu sampai dua bulan pembangunan rumah ini bisa selesai,” ujar Bupati.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PM bersama jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya melakukan penanaman bibit pohon mahoni dan sengon sebagai simbol komitmen penghijauan dan pemulihan lingkungan. Kegiatan dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pembangunan belasan unit rumah bagi warga terdampak bencana.
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, pemerintah menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis, di antaranya pembangunan 15 rumah lengkap dengan sambungan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, perbaikan akses jalan, bantuan 769 bronjong, serta pembagian 1.000 paket sembako bagi masyarakat terdampak bencana.
