Sukabumi | Matanusa.net – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti serius maraknya kasus keracunan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Program nasional yang diharapkan dapat meningkatkan gizi anak sekolah itu kini menjadi perhatian Komisi IX DPR RI, terutama terkait standar dapur dan keamanan pangan.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, saat menghadiri kegiatan di GOR Alfas, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (16/10/2025), menegaskan bahwa DPR RI telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan dapur MBG.
“DPR sudah memberikan rekomendasi agar semua dapur atau Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) yang menimbulkan kasus keracunan segera dihentikan sementara operasionalnya. Harus dilakukan investigasi menyeluruh sebelum diperbolehkan beroperasi kembali,” ujar Zainul.
Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan program pemerintah berjalan aman dan tepat sasaran. “Kami di DPR tidak hanya mengawal kebijakan di tingkat pusat, tapi juga memastikan pelaksanaannya di daerah benar-benar sesuai standar, terutama dalam aspek kesehatan dan keamanan pangan,” tegasnya.
Menurut Zainul, evaluasi mencakup berbagai aspek, mulai dari sanitasi dapur, kebersihan peralatan, hingga tata kelola manajemen penyediaan makanan. “Kalau ada unsur kelalaian, apalagi kesengajaan, aparat hukum harus bertindak. Ini menyangkut keselamatan anak-anak sekolah,” ucapnya.
DPR juga meminta agar Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat verifikasi terhadap dapur MBG di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Sukabumi. “Kalau dapur sudah boleh buka kembali, artinya rekomendasi BGN sudah dipenuhi dan hasil evaluasi dinyatakan aman,” jelasnya.
Selain soal keamanan pangan, Komisi IX DPR RI turut menyoroti keterbatasan tenaga ahli gizi yang menyebabkan sebagian dari mereka menangani lebih dari satu dapur. Zainul menilai hal ini tidak ideal dan perlu segera dibenahi. “Idealnya satu dapur memiliki satu ahli gizi tetap agar pengawasan kualitas makanan lebih maksimal. DPR akan terus mendorong penambahan tenaga ahli di lapangan,” katanya.
Zainul juga menekankan pentingnya program MBG memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, DPR mendorong agar pelaku usaha kecil, petani, dan pedagang lokal dilibatkan dalam rantai pasok bahan pangan. “Kami ingin program ini tidak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Misalnya, pedagang lokal bisa jadi pemasok sayur, telur, atau tenaga dapur,” ujarnya.
Selain itu, DPR RI menyoroti fenomena kenaikan harga bahan pokok seperti ayam dan telur akibat meningkatnya kebutuhan dapur MBG. Zainul mengatakan, pemerintah perlu memperkuat ekosistem pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga. “DPR akan mengawal agar persoalan supply bahan baku ini segera diatasi. Jangan sampai program baik ini justru menimbulkan gejolak harga di masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, dapur MBG harus beroperasi setiap hari, sehingga kebutuhan bahan baku harus tersedia secara berkelanjutan. “Kalau bahan baku di daerah tidak cukup, pasti beli dari luar. Ini bisa memicu kenaikan harga. Karena itu, kami mendorong pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan lokal,” ujarnya.
Zainul menutup dengan menyebutkan bahwa di Kabupaten Sukabumi saat ini terdapat sekitar 140 dapur MBG dari target lebih dari 200 dapur. “DPR akan terus mengawasi agar seluruh dapur memenuhi standar keamanan dan higienitas. Program MBG harus memberi manfaat gizi sekaligus ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.
