Sukabumi | Matanusa.net – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang membahas Pengendalian Inflasi di Daerah, Strategi Menjaga Pertumbuhan Ekonomi, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Kegiatan tersebut digelar di Pendopo Sukabumi, pada Senin (7/7/2025).
Dalam paparannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran pemerintah daerah untuk terus mendorong dan mengoptimalkan belanja daerah agar pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah dapat berjalan maksimal.
“Selain itu, pemerintah pusat membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan masukan serta data-data strategis yang relevan, baik dari internal daerah maupun dari mitra, dalam rangka menjaga stabilitas harga-harga,” tutur Mendagri.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara atau wilayah dalam jangka panjang. Hal ini umumnya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator peningkatan output ekonomi.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman menuturkan bahwa dalam Rakor tersebut Mendagri menyampaikan tiga fokus utama, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan percepatan pembangunan. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat saat ini berada pada angka 4,98%, lebih baik dari target nasional sebesar 4,87%, meski Presiden RI menargetkan angka 8%.
“Adapun inflasi di Kabupaten Sukabumi yang menjadi perhatian adalah pada komoditas ayam ras, cabai rawit, dan beras. Inflasi Jawa Barat dinilai pada kisaran 2%, yang justru lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi nasional,” pungkas Sekda.
Berdasarkan data, inflasi di Jawa Barat berada pada angka 1,78%, sedangkan nasional 1,87%. Sekda menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian bersama agar inflasi daerah tetap terkendali dan tidak menjadi sorotan pemerintah pusat.
Rakor ini juga menjadi ajang evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, yang bertujuan meningkatkan penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
