Sukabumi | Matanusa.net – Jalan rusak yang dibiarkan terlalu lama akhirnya memaksa warga bergerak. Tanpa seremoni, tanpa menunggu realisasi anggaran, masyarakat Kampung Nanggerang RW 06, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, memilih bertindak: patungan, lalu mengecor jalan yang selama ini lebih mirip jebakan bagi pengendara.
Warga RT 01, 02, dan 03 turun tangan langsung. Dengan alat sederhana dan tenaga seadanya, mereka menutup lubang demi lubang yang selama ini menjadi sumber keluhan—bahkan kecelakaan kecil yang nyaris dianggap biasa, pada Jumat (24/4/2026).
Tak ada logo proyek. Tak ada papan anggaran. Yang ada justru sebuah spanduk bernada tegas, bahkan bisa dibilang menyindir: perbaikan jalan ini tidak menggunakan Dana Desa, APBD, maupun APBN. Pesan yang sederhana, tapi cukup untuk menggugah pertanyaan.
Aksi ini seolah jadi alarm keras. Di saat warga sadar akan pentingnya keselamatan, justru perbaikan dasar seperti jalan harus ditangani sendiri. Gotong royong yang biasanya menjadi kekuatan sosial, kini terasa seperti “jalan terakhir” karena solusi tak kunjung datang.
Salah satu warga, yang engan disebutkan namanya tak menutupi kekecewaannya. Menurutnya, kondisi jalan sudah terlalu lama dibiarkan rusak.
“Kalau terus nunggu, entah sampai kapan. Padahal ini jalan utama warga. Sudah banyak yang hampir jatuh, apalagi kalau malam atau hujan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Desa Hegarmanah, Ujang Natadireja, menyampaikan bahwa pihak desa sebenarnya sudah berupaya. Usulan perbaikan telah diajukan melalui sistem perencanaan daerah hingga ke tingkat provinsi.
Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Efisiensi hingga hampir 80 persen di tahun 2026 membuat banyak program pembangunan belum bisa direalisasikan. Termasuk usulan ke Disperkim yang masih menunggu prioritas penanganan kawasan kumuh.
“Kami memahami kondisi masyarakat. Inisiatif ini murni dari warga karena kondisi jalan sudah mendesak,” pungkasnya.
Apa yang terjadi di Nanggerang bukan sekadar cerita gotong royong. Ini potret nyata ketika kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi secara mandiri. Di satu sisi, ini membanggakan. Namun di sisi lain, menjadi sinyal bahwa ada yang belum berjalan sebagaimana mestinya.
Warga sudah bergerak. Pertanyaannya, siapa yang akan menyusul?
