Sukabumi | Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menegaskan arah kebijakan pembangunan yang fokus pada infrastruktur, pelayanan dasar, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, saat memimpin Rapat Dinas Bulan Juni 2025 yang digelar di Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu, pada Selasa (17/6/2025).
Dalam agenda tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjabarkan visi pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinan Drs. Nunung Nurhayati, dinas ini siap mengawal program-program prioritas yang menyasar langsung kebutuhan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan.
“Arahan Bupati menjadi acuan kami dalam merumuskan program yang tidak hanya menyentuh sektor kelautan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir,” ujar Drs. Nunung Nurhayati.
Menurutnya, Dinas Perikanan akan mendorong penguatan usaha nelayan kecil dan pembudidaya ikan melalui pelatihan, bantuan sarana produksi, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan seperti Perumda BPR Sukabumi dalam akses permodalan.
Fokus APBD: Dari Infrastruktur hingga UMKM Desa
Rapat yang dipandu Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman ini turut dihadiri Wakil Bupati H. Iyos Somantri, para kepala dinas, dan camat se-Kabupaten Sukabumi. Salah satu agenda penting adalah pemarafan Raperbup tentang subsidi pembiayaan usaha mikro melalui skema Mitra Mubarokah, yang juga membuka peluang bagi pelaku usaha perikanan di desa-desa.
Bupati juga menyerahkan sejumlah penghargaan, seperti Piagam Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2024 kepada 27 perangkat daerah, termasuk Dinas Perikanan, serta santunan BPJS Ketenagakerjaan untuk ahli waris petugas taman dari Disperkim.
Dinas Perikanan Dorong Sinergi Lintas Sektor
Sebagai OPD yang bergerak di sektor pangan dan ekonomi lokal, Dinas Perikanan berkomitmen untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendukung program pembangunan. Drs. Nunung juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan konservasi sumber daya ikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Arah Kebijakan 2026: Nyata dan Terukur
Bupati menutup arahannya dengan menekankan bahwa APBD tahun 2026 harus benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat. Ia meminta seluruh OPD, termasuk Dinas Perikanan, untuk merancang program berdasarkan kebutuhan riil, bukan kegiatan seremonial.
“Kalau pengelolaan anggaran tepat sasaran, masyarakat akan merasakan langsung manfaatnya. Dan itulah tujuan kita menyusun APBD,” tegas Bupati.
Dengan komitmen yang kuat, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi siap berada di garda terdepan dalam membangun sektor ekonomi kelautan dan perikanan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Sukabumi.
