Matanusa, Sukabumi – Pelaksana Harian Sekretaris Daerah (Plh Sekda) Kabupaten Sukabumi, Toha Wildan Athoilah, mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berinovasi untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Upaya ini didukung oleh berbagai regulasi daerah yang telah disiapkan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plh Sekda dalam Rapat Koordinasi Persiapan 2nd World Health City Forum (WHCF) yang berlangsung di Pomelo Hotel, Jl. Dukuh Patra Raya No. 28, Jakarta Selatan, pada Rabu (05/06/24).
“Kita tadi menyampaikan kaitan dengan performa kegiatan penyelenggaraan Kabupaten Sukabumi sehat melalui sembilan tatanan yang disampaikan,” ungkapnya.
Adapun sembilan tatanan tersebut meliputi: kehidupan masyarakat mandiri, pemukiman dan fasilitas umum, satuan pendidikan, pasar rakyat sehat, pariwisata, transportasi dan tertib lalu lintas, perkantoran dan perindustrian, perlindungan sosial, serta pencegahan dan penanganan bencana.
Dalam mewujudkan sembilan tatanan tersebut, Toha menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergitas pentahelix di semua sektor. “Ini yang kita lakukan kemudian, hasil dari diskusi tadi kita akan mencoba lebih fokus pada isu penataan kemudian ditindaklanjuti penanganan sehingga dapat dilihat before after-nya,” tambahnya.
Plh Sekda berharap, dengan diterapkannya sembilan tatanan ini, dapat membawa perubahan positif di masyarakat, sesuai dengan tema World Healthy City Forum tahun ini, yaitu mewujudkan Smart Healthy City.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Brafaks Kepala Perwakilan RI Seoul tanggal 2 April 2024 perihal Rencana WHCF Executive Committee yang mengundang partisipasi Indonesia pada 2nd WHCF 2024 yang akan dilaksanakan di Incheon, Korea Selatan pada 12-14 November 2024.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang penjaringan peminatan khususnya kabupaten/kota terpilih dan lintas sektor/program untuk memberikan tanggapan dalam penentuan kabupaten/kota terpilih. Para peserta terdiri dari kabupaten/kota yang telah mendapatkan Swasti Saba kategori wistara dan wiwerda, perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dan perwakilan Otorita IKN.
