Sukabumi | Matanusa.net — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi terus memperkuat koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat pemulihan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat terdampak bencana.
Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Rencana Aksi Pemulihan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pascabencana Kabupaten Sukabumi Tahun 2024–2027 yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, pada Jumat (28/8/2026).
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Jawa Barat terkait percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana. Disperkim Kabupaten Sukabumi bersama perangkat daerah terkait membahas berbagai kesiapan yang diperlukan agar proses pembangunan hunian dapat segera direalisasikan.
Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, mengatakan kesiapan lahan menjadi salah satu hal penting dalam mendukung percepatan pembangunan rumah bagi masyarakat terdampak bencana.
“Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kesiapan lahan dan data penerima dapat dipastikan, sehingga ketika dukungan pembangunan dari pemerintah provinsi tersedia, prosesnya bisa segera berjalan,” ujar Sendi.
Menurutnya, Disperkim terus berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan pihak terkait untuk memastikan seluruh kebutuhan dalam program pemulihan perumahan dapat dipersiapkan dengan baik.
Selain kesiapan lahan, pemutakhiran serta penyamaan data calon penerima bantuan pembangunan rumah juga menjadi pembahasan utama. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data usulan sesuai dengan kondisi di lapangan dan bantuan nantinya benar-benar diterima masyarakat yang terdampak.
Rakor tersebut melibatkan BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kabupaten Sukabumi, Disperkim Kabupaten Sukabumi, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Sendi menambahkan, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar proses pemulihan tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kita ingin seluruh data dan kebutuhan di lapangan benar-benar sinkron. Dengan begitu, pelaksanaan pemulihan perumahan bisa lebih terarah dan masyarakat terdampak dapat segera mendapatkan hunian yang layak dan aman,” tambahnya.
Disperkim Kabupaten Sukabumi juga terus mendorong terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi pembangunan hunian bagi masyarakat yang rumahnya terdampak bencana.
“Intinya, Disperkim siap mengawal dan berkoordinasi agar program pemulihan perumahan ini dapat berjalan optimal. Kita berharap dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat semakin mempercepat proses pembangunan di lapangan,” ujarnya.
“Dengan kesiapan lahan, pemutakhiran data dan koordinasi yang terus dilakukan, kami optimistis pemulihan perumahan pascabencana dapat segera direalisasikan dan memberikan kepastian hunian bagi masyarakat terdampak,” pungkasnya.
