Sukabumi | Matanusa.net – Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Kecamatan Cisolok mendapat dukungan penuh dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kerja Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, A. Muhaimin Iskandar, ke Desa Sukarame, pada Kamis (27/11/2025), Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Sukabumi, Eka Nandang Nugraha, S.IP., MM., tampil sebagai salah satu unsur penting dalam penguatan ketahanan sosial masyarakat terdampak bencana.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Wakil Bupati H. Andreas mendampingi Menko PM dalam agenda yang berfokus pada percepatan pemulihan serta pembangunan ketahanan bencana melalui skema Pelindungan Sosial Adaptif (PSA). Pada kesempatan ini, pemerintah memastikan percepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak longsor—10 rumah di Desa Sukarame dan 5 rumah di Desa Wangunsari.
Peran Strategis DPPKB Sukabumi
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kepala DPPKB Eka Nandang Nugraha menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial keluarga, stabilitas kependudukan, dan penguatan ketahanan psikososial masyarakat.
Menurut Eka Nandang, DPPKB turut memastikan bahwa keluarga terdampak menerima pendampingan yang tepat, terutama dalam pemulihan fungsi keluarga, konseling, peningkatan ketahanan keluarga, serta layanan kependudukan dasar yang sangat dibutuhkan untuk mengakses bantuan pemerintah.
“DPPKB berkomitmen memastikan keluarga terdampak mendapatkan penguatan yang diperlukan, bukan hanya bantuan fisik, tetapi dukungan sosial, pendampingan, dan pemulihan psikologis. Pemulihan keluarga adalah fondasi ketahanan masyarakat pascabencana,” ungkap Eka Nandang.
Ia menambahkan bahwa DPPKB juga terlibat dalam pendataan keluarga terdampak sebagai bagian dari integrasi layanan sosial dan percepatan penyaluran bantuan. Hal ini menjadi penting mengingat ditemukannya 202 keluarga yang belum memiliki dokumen kependudukan pascabencana.
Komitmen Pemerintah dan PSA
Menko PM A. Muhaimin Iskandar dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pendekatan PSA merupakan strategi komprehensif pemerintah dalam mitigasi dan penanganan bencana.
“Pelindungan Sosial Adaptif adalah antisipasi komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk mendeteksi kerawanan bencana sejak dini,” terangnya.
PSA juga memastikan bahwa layanan sosial, data kependudukan, hingga jaminan kesehatan dan bantuan iuran dapat tersampaikan lebih tepat bagi keluarga terdampak.
Kolaborasi Pemulihan Pascabencana
Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan bahwa pembangunan rumah bagi korban longsor mendapat dukungan dari DPR RI dan pihak perbankan. Ia menargetkan pembangunan rumah dapat rampung dalam 1–2 bulan.
Agenda kunjungan ditutup dengan penanaman bibit pohon mahoni dan sengon serta peletakan batu pertama pembangunan hunian baru. Pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan, meliputi pembangunan 15 rumah lengkap dengan listrik dan air bersih, renovasi 38 rumah, bantuan 769 bronjong, perbaikan jalan, dan 1.000 paket sembako.
