Sukabumi | Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi kembali mencatatkan prestasi gemilang dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sukabumi berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan di Auditorium Lantai 5, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (23/5/2025), dan diterima langsung oleh Bupati Sukabumi, H. Asep Japar.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi yang dinilai memiliki peran sentral dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi anggaran daerah.
“Opini WTP ke-11 ini adalah bukti nyata dari kerja keras seluruh perangkat daerah. Khususnya saya sampaikan terima kasih kepada BPKAD di bawah kepemimpinan Ir. Toha Wildan Athoilah yang telah bekerja luar biasa dalam menyusun, mengelola, hingga mempertanggungjawabkan laporan keuangan daerah secara profesional dan akuntabel,” tutur Bupati.
Menurutnya, WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan cermin dari tata kelola pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab. Ia berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.
Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi, Ir. Toha Wildan Athoilah, menyatakan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi yang solid antar perangkat daerah serta arahan strategis dari pimpinan daerah. Ia menyebutkan bahwa tim BPKAD terus berkomitmen menghadirkan laporan keuangan yang transparan, tepat waktu, dan sesuai standar pemeriksaan.
“Kami menjadikan WTP sebagai komitmen, bukan sekadar target. Prinsipnya adalah membangun budaya akuntabilitas yang kuat dan sistem pengelolaan keuangan yang berkelanjutan,” ujar Toha.
Senada, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, termasuk BPKAD yang telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
“Sinergi legislatif dan eksekutif, ditopang oleh profesionalisme BPKAD, menjadi pondasi utama meraih opini WTP ini,” ungkapnya.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI turut disertai dengan penandatanganan berita acara oleh para pihak terkait.
