Sukabumi | Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus menguatkan komitmen dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Hal ini terwujud melalui audiensi yang digelar Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH., MM., bersama jajaran Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukabumi di Pendopo Sukabumi, pada Selasa (15/04/2025), membahas implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSESN).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Wawan Godawan, S.IP., yang menyampaikan bahwa agenda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis utama berbagai kebijakan sosial pemerintah.
Kepala BPS Kabupaten Sukabumi, Muhamad Sholihin, menjelaskan bahwa DTKS merupakan data induk yang memuat informasi masyarakat penerima bantuan sosial dan potensi kesejahteraan sosial. “Sinergitas antara BPS dan Dinsos sangat diperlukan untuk menghasilkan data yang benar-benar akurat,” jelasnya.
Sekda H. Ade Suryaman dalam sambutannya menegaskan bahwa akurasi data sangat krusial demi menghindari penyalahgunaan maupun ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. “Data bantuan sosial harus benar-benar valid, sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi, Ir. Toha Wildan Athoilah, turut menyuarakan pentingnya keterlibatan aktif BPKAD dalam pengelolaan keuangan program bantuan sosial berbasis data yang akurat.
“Kami di BPKAD sangat mendukung langkah ini, karena validitas DTKS bukan hanya soal data, tetapi juga menyangkut akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Data yang valid akan memudahkan pengelolaan keuangan daerah agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sampai kepada yang berhak,” ungkapnya.
Toha Wildan juga menambahkan bahwa BPKAD akan bersinergi erat dengan Dinsos dan BPS dalam penganggaran serta pelaporan keuangan program-program sosial berbasis DTKS. Hal ini sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang efisien, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kebijakan sosial yang berkeadilan dan bertanggung jawab di Kabupaten Sukabumi.
