Matanusa, Sukabumi – Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyampaikan kritik tajam terkait penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai melenceng dari tujuan utama. Hal ini ia ungkapkan saat reses perdana Tahun Anggaran 2025 di Kampung Benteng, Desa Jayanti, Kecamatan Palabuhanratu, pada Rabu (5/2/2025).
Hamzah mengaku prihatin karena dana BOS, yang seharusnya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, justru diduga jatuh ke tangan yang tidak berhak.
“Ini jadi pertanyaan besar bagi saya dan masyarakat. BOS ini sebenarnya ke mana? Jangan sampai yang benar-benar butuh malah tidak kebagian, sementara yang tidak layak justru menikmati. Ini harus jadi evaluasi serius,” ujarnya dengan nada tegas.
Warga Keluhkan Infrastruktur dan Layanan Kesehatan
Tak hanya soal dana BOS, reses ini juga menjadi momen warga untuk menyampaikan beragam keluhan. Salah satunya adalah minimnya perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan jaminan kesehatan.
“Jalan-jalan rusak, akses susah, apalagi untuk layanan kesehatan. Kami merasa terabaikan,” keluh seorang warga Kampung Benteng.
Menanggapi hal tersebut, Hamzah berjanji akan membawa semua aspirasi ini ke rapat DPRD. Ia memastikan suara masyarakat menjadi prioritas dalam pengambilan kebijakan.
“Pembangunan infrastruktur dan jaminan kesehatan harus jadi perhatian serius. Kami di DPRD akan memperjuangkan ini agar pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Harapan untuk Perubahan
Reses ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk lebih selektif dalam menyalurkan bantuan dan mempercepat pembangunan. Hamzah berharap langkah nyata segera diambil demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Jangan sampai kita sibuk dengan urusan lain, sementara kebutuhan dasar rakyat terbengkalai. Ini tugas kita bersama,” pungkasnya.
