Matanusa, Sukabumi – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi menyambut positif penunjukan Wihaji sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala DPPKB Sukabumi, Uus Firdaus, menyatakan bahwa perubahan status Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi kementerian merupakan langkah strategis menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Naiknya status BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana berdampak besar pada pengelolaan program keluarga berencana, termasuk di Kabupaten Sukabumi,” ujar Uus pada Rabu (8/1/2025).
Uus menegaskan bahwa DPPKB Sukabumi saat ini tengah menunggu Keputusan Menteri terkait pengelolaan program di tingkat daerah. Selain itu, pihaknya juga bersiap menghadiri pertemuan nasional di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Januari 2025 untuk mendapatkan arahan kebijakan terbaru.
Salah satu program prioritas yang akan disinkronkan adalah Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat), yang berfokus pada pemberian makan siang bergizi gratis kepada keluarga yang membutuhkan. Uus berharap program ini menjadi kebijakan nasional yang dapat diterapkan secara efektif di daerah.
“Kami akan terus mendukung langkah pemerintah pusat, terutama dalam isu-isu strategis seperti pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu serta bayi,” lanjutnya.
Ia optimistis target zero new stunting dapat tercapai melalui penguatan program dari hulu hingga hilir. “Jika pengelolaan dan koordinasi berjalan baik, visi Indonesia Emas 2045 bukanlah mimpi yang mustahil,” pungkas Uus.
