Sukabumi | Matanusa.net – Kasus dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) di Kabupaten Sukabumi memasuki babak baru. Tujuh mantan pegawai salah satu bank milik negara yang pernah bertugas di Unit Cisolok kini duduk sebagai terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.
Persidangan yang berlangsung Kamis (5/11/2026) tersebut mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan penyaluran kredit sepanjang 2021 hingga 2024. Nilai kerugian finansial bank dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp2,66 miliar.
Ketujuh terdakwa masing-masing berinisial RI, LAN, HH, DS, AH, NAP, dan ER. Mereka sebelumnya bertugas sebagai mantri atau tenaga pemasar kredit dalam periode berbeda.
Dalam dakwaan jaksa penuntut umum, perkara ini diduga melibatkan berbagai pola penyimpangan, mulai dari penggunaan jasa calo, rekayasa analisis usaha debitur, pemanfaatan dana pinjaman oleh pihak ketiga, hingga pengajuan kredit fiktif.
Jaksa menguraikan, dugaan penyimpangan penyaluran kredit berkaitan dengan 66 nasabah. Selain itu, terdapat dugaan kredit fiktif terhadap 39 nasabah selama kurun waktu 2021 hingga 2024.
Perkara tersebut juga menyeret seorang mantan kepala unit berinisial DDA. Namun, berkas penuntutannya diproses secara terpisah.
Kuasa Hukum Buka Suara, Sebut Perbuatan Kliennya Pelanggaran Administrasi
Di tengah bergulirnya perkara tersebut, pihak penasihat hukum tiga terdakwa, yakni NAP, HH, dan ER, akhirnya menyampaikan tanggapan terhadap dakwaan jaksa.
Kuasa hukum dari Kantor Hukum DPJ, Eros Rosidin, menegaskan pihaknya tidak sependapat dengan konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum. Menurutnya, perbuatan yang dituduhkan kepada ketiga kliennya lebih mengarah pada persoalan administratif.
Hal itu disampaikan Eros saat memberikan keterangan pada Senin (9/11/2026).
Ia menyatakan, berdasarkan keyakinan pihaknya, tidak ada uang nasabah yang digunakan ketiga kliennya untuk memperkaya diri sendiri.
“Kami meyakini kliennya hanya melakukan pelanggaran administrasi, karena tidak ada satu pun uang nasabah yang mereka pergunakan untuk memperkaya dirinya pribadi,” ujar Eros.
Eros mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pembelaan hukum dan mengungkap argumentasi yang dinilai dapat memperkuat posisi ketiga terdakwa selama proses persidangan.
Menurutnya, fakta-fakta persidangan akan menjadi dasar untuk menguji apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan jaksa.
“Jadi tidak sejalan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Untuk mempertahankan pendapatnya akan melakukan upaya dan pembelaan hukum dan membuktikannya dalam fakta persidangan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tim penasihat hukum akan mengikuti seluruh tahapan persidangan dan menyampaikan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan membuktikan melalui fakta-fakta persidangan,” pungkasnya.
Berawal dari Penetapan Delapan Tersangka
Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menetapkan delapan orang sebagai tersangka pada 28 April 2026.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Sukabumi, Fahmi Rachman, sebelumnya menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyelidikan yang dimulai sejak Januari 2026.
Dalam penyidikan, ditemukan dugaan rekayasa pengajuan kredit melalui pihak ketiga, penggunaan identitas orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, serta pemalsuan dokumen dan data debitur.
Penyidik juga mengungkap dugaan praktik pelipatan data untuk menutupi kredit bermasalah agar terlihat tetap lancar.
Berdasarkan laporan perhitungan kerugian finansial bank, nilai kerugian akibat dugaan penyimpangan tersebut mencapai Rp2.664.259.466 atau sekitar Rp2,66 miliar.
Kini, perkara tersebut menjadi perhatian karena proses persidangan akan menguji seluruh dakwaan jaksa sekaligus pembelaan dari pihak terdakwa.
Meski demikian, seluruh tuduhan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui persidangan. Para terdakwa tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.