Sukabumi | Matanusa.net – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya memperkuat sinergi pemerintahan desa dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026).
Kegiatan yang dipimpin Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, termasuk Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, Ahmad Samsul Bahri, S.Sos., M.AP.
Rakor membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, penanganan stunting, perluasan perlindungan pekerja informal, hingga peningkatan kepatuhan pajak.
Bagi DPMD Kabupaten Sukabumi, koordinasi tersebut menjadi momentum untuk memastikan kebijakan pembangunan dapat terhubung dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri mengatakan, pemerintahan desa memiliki posisi penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pemerintah karena bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Penguatan pemerintahan desa harus terus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi, sehingga berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPMD akan terus mendorong pemerintah desa agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan, pemberdayaan masyarakat, serta mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Desa merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga desa harus terus diperkuat,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menilai kolaborasi antarpemerintah menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan merata.
“Kolaborasi harus diperkuat agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, tepat, dan merata,” ujarnya.
Rakor juga membahas kerja sama pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, termasuk pasien BPJS yang tidak aktif serta korban kecelakaan maupun kejahatan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pemerintah tidak boleh lepas tangan ketika masyarakat menghadapi musibah dan membutuhkan pelayanan medis.
“Kita bersama-sama sepakat mengover biaya kesehatan masyarakat kurang mampu, yang penting mau dirawat di kelas tiga. Negara tidak boleh lepas tangan saat warga menghadapi musibah atau kemalangan,” ujarnya.
Andreas menegaskan Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus mendukung kebijakan Pemprov Jawa Barat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pada akhirnya, seluruh program pemerintah harus bermuara pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.