Sukabumi | Matanusa.net – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, turut mengawal langsung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 bersama mitra kerja perangkat daerah.
Budi hadir dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Perhubungan, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar, Selasa (6/10/2026).
Kehadiran pimpinan DPRD tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pembahasan RAPBD 2027 berjalan menyeluruh dan selaras dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Budi mengatakan, dirinya tidak hanya mengikuti pembahasan di Komisi II, tetapi juga berupaya hadir dalam rapat kerja komisi lainnya.
“Bukan hanya Komisi II, semua komisi saya coba datangi dalam rapat-rapat kerja ini,” ujar Budi usai mengikuti rapat kerja Komisi II.
Menurutnya, pembahasan RAPBD 2027 yang dilakukan Komisi I hingga Komisi IV harus mampu menghasilkan rancangan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta tetap sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Ia menegaskan, salah satu hal yang menjadi perhatian DPRD adalah memastikan penggunaan anggaran benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya ingin memastikan bahwa APBD 2027 ini pro terhadap kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Terkait postur anggaran, Budi menyebut belum terdapat peningkatan yang signifikan. APBD Kabupaten Sukabumi masih berada di kisaran Rp4,1 triliun, sementara proses pembahasan APBD Perubahan masih berlangsung.
Dalam rapat bersama mitra kerja, DPRD juga mendorong setiap perangkat daerah untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Optimalisasi tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Rapat kerja komisi ini memastikan komisi-komisi dengan mitra kerjanya bagaimana perangkat daerah bisa mengoptimalkan anggaran yang ada,” ujarnya.
Budi menambahkan, optimalisasi anggaran harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai kebutuhan dan persoalan yang berkembang di lapangan juga diharapkan dapat direspons melalui program kerja perangkat daerah.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berkutat pada angka dan alokasi anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memiliki keterkaitan dengan target RPJMD serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
“Harapannya, apa yang menjadi target pembangunan daerah bisa tercapai dan berbagai kebutuhan masyarakat dapat direspons melalui program yang ada,” pungkasnya.
