Sukabumi | Matanusa.net – DPRD Kabupaten Sukabumi kembali menggelar rapat paripurna dengan membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan para pemangku kepentingan.
Dalam rapat tersebut, terdapat empat agenda utama yang menjadi fokus pembahasan. Di antaranya persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas, persetujuan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, penyampaian nota pengantar Bupati mengenai penyertaan modal, serta penyampaian nota pengantar usulan inisiatif DPRD terkait perubahan Raperda Ketenagakerjaan.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menjelaskan bahwa dua agenda telah memperoleh persetujuan setelah melalui tahapan pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Sementara dua agenda lainnya akan dilanjutkan pada proses pembahasan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, seluruh pembahasan dilakukan secara mendalam melalui alat kelengkapan dewan agar setiap kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
“Kami berharap setiap tahapan pembahasan dapat menghasilkan regulasi dan kebijakan yang berkualitas, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan daerah,” ujar Budi, pada Kamis (6/8/2026).
Ia menambahkan, DPRD akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal melalui pembahasan berbagai kebijakan strategis yang diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.
Dengan berlangsungnya rapat paripurna tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dalam menyusun berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
