Sukabumi | Matanusa.net – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa dan penyaluran Bantuan Provinsi (Banprov). Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Dra. Lina Ruslinawati, ke Desa Wangun Sari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, pada Minggu (18/01/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda kolektif DPRD Jawa Barat, di mana seluruh 120 anggota DPRD secara serentak melakukan pengawasan langsung ke daerah pemilihan masing-masing. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah provinsi berjalan sesuai regulasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Dra. Lina Ruslinawati menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan penggunaan anggaran Banprov dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Pengawasan ini penting agar dana bantuan yang digulirkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat benar-benar digunakan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kehadiran langsung anggota DPRD di lapangan juga menjadi sarana untuk menyerap aspirasi desa serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan.
Selain melakukan pertemuan dengan aparatur desa dan tokoh masyarakat, DPRD Jawa Barat juga meninjau sejumlah titik pembangunan dan potensi ekonomi desa. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berupa kolam pemandian air panas di kawasan Geiser Cisolok, yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Dalam kesempatan tersebut, DPRD Jawa Barat juga menyampaikan bahwa lembaga legislatif telah mengusulkan peningkatan alokasi Bantuan Provinsi Desa dari sebelumnya Rp130 juta menjadi Rp160 juta. Namun, usulan tersebut masih menunggu penyesuaian fiskal dan ketersediaan anggaran daerah,” pungkasnya.
Melalui pengawasan yang konsisten dan terstruktur, DPRD Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal pembangunan desa, memperkuat ekonomi masyarakat, serta memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
