Sukabumi | Matanusa.net — Bupati Sukabumi H. Asep Japar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, S.H., M.M., serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Sukabumi Ir. Toha Wildan Athoilah, M.T., menghadiri Rapat Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Resepsi Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, pada Jumat (09/01/2026).
Rapat evaluasi yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta jajaran perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi agenda strategis untuk mengevaluasi realisasi dan perencanaan anggaran daerah sekaligus memastikan keselarasan kebijakan fiskal kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah aspek penting, di antaranya realisasi pendapatan dan belanja daerah, efektivitas pelaksanaan program prioritas, serta penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kehadiran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida) Kabupaten Sukabumi menjadi bagian penting dalam memastikan keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan penganggaran. Kepala Baperida Kabupaten Sukabumi, Ir. Toha Wildan Athoilah, M.T., menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang berbasis data, riset, dan inovasi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD.
Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa melalui rapat evaluasi ini diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Baperida berkomitmen untuk terus memperkuat perencanaan pembangunan yang selaras antara pusat, provinsi, dan daerah, sehingga pelaksanaan APBD dapat berjalan optimal dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara berkelanjutan.
