Sukabumi | Matanusa.net – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, S.Sos., Kp., M.Si., menegaskan komitmennya dalam mendukung langkah penataan tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang menjadi fokus pembahasan pada Rapat Koordinasi Penataan Tambang MBLB Wilayah Jawa Barat bersama KPK RI, pada Kamis (23/10/2025) di Ruang Rapat Soehoed Warnaen Bappeda Provinsi Jawa Barat, Bandung.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah se-Jawa Barat, termasuk Bupati Sukabumi H. Asep Japar. Fokus utama rakor adalah memperkuat tata kelola sektor pertambangan yang selama ini dinilai rawan praktik korupsi dan berdampak besar terhadap kelestarian lingkungan.
Nunung Nurhayati menjelaskan bahwa sektor tambang MBLB memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan daerah, namun harus dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai kaidah lingkungan hidup.
“Kami di DLH Kabupaten Sukabumi berkomitmen memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi lingkungan. Prinsip kami jelas — pembangunan harus seimbang dengan pelestarian alam,” tegas Nunung.
Ia juga menyoroti pentingnya penegakan aturan dan kesadaran pelaku usaha dalam mengurus perizinan lingkungan secara resmi. Menurutnya, tambang ilegal bukan hanya merugikan daerah secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi keseimbangan ekosistem dan keselamatan masyarakat sekitar.
“DLH terus memperkuat pengawasan dan koordinasi lintas sektor agar tidak ada lagi aktivitas tambang yang mengabaikan aspek lingkungan. Ini bagian dari upaya kita menjaga keberlanjutan sumber daya alam di Sukabumi,” ujarnya.
Nunung menambahkan, hasil rapat koordinasi bersama KPK RI menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha dalam menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, DLH Kabupaten Sukabumi berharap pengelolaan tambang MBLB di wilayahnya dapat berjalan lebih tertib, legal, dan ramah lingkungan, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyarakat.
