Pj Wali Kota Sukabumi Saksikan Pergantian Kepemimpinan BPK Jawa Barat

Foto: Dokpim.

Matanusa, Sukabumi – Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, turut menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat yang berlangsung, pada Rabu (14/08/2024), di Auditorium Lantai 5 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moh Toha No. 164, Bandung.

Acara ini menjadi saksi pergantian kepemimpinan di tubuh BPK Jawa Barat, di mana Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA menyerahkan jabatannya kepada Widhi Widayat, S.E., M.Si., CSFA., Ak., CFrA. Momen ini ditandai dengan penandatanganan Naskah Sertijab serta penyerahan buku memori akhir jabatan, di hadapan berbagai tokoh penting seperti Auditorat Utama Keuangan Negara V, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, dalam sambutannya menegaskan bahwa BPK merupakan institusi vital dalam pemerintahan. Ia menyampaikan ucapan selamat datang kepada Widhi Widayat dan apresiasi tinggi kepada Sudarminto Eko Putra atas pengabdiannya. Bey juga menyoroti keberhasilan Provinsi Jawa Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-13, yang menurutnya tidak lepas dari kolaborasi kuat antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPK.

Dalam pernyataannya, Anggota V BPK RI, Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Sufit, M.M., CSFA, CGRE, CertDA, CFrA, menjelaskan bahwa rotasi dan mutasi pejabat di BPK dilakukan secara terstruktur untuk menjaga dinamika organisasi dan memastikan kualitas kinerja BPK dalam menjalankan fungsinya.

Penjabat Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, juga memberikan apresiasi kepada Sudarminto Eko Putra dan dukungan penuh kepada Widhi Widayat. Menurutnya, pergantian ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara BPK dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, guna memastikan tata kelola keuangan yang lebih baik di masa depan.

Dengan kepemimpinan baru, diharapkan BPK Jawa Barat dapat terus menjaga keberlanjutan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Pos terkait