Matanusa, Sukabumi – Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri mengungkapkan bahwa kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia mencapai 2 juta, dengan Kabupaten Sukabumi mendapat alokasi sebanyak 1.200 formasi. Pernyataan ini disampaikannya usai mengikuti Rapat Koordinasi persiapan pengadaan pegawai ASN tahun 2024 di Hotel Bidakara Jakarta Selatan, pada Kamis (14/03/24).
Menurut Wakil Bupati, kehadiran formasi ini harus dipertimbangkan dengan cermat, dan proses seleksinya harus disiapkan dengan baik untuk mendapatkan ASN yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah.
“Wabup juga menekankan bahwa kategori I dan II akan menjadi prioritas dalam pengangkatan pegawai, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.
Plt. Deputi SDM Aparatur Aba Subagja, menjelaskan bahwa tujuan dari Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah untuk menyamakan persepsi terkait dengan pengadaan ASN tahun 2024. Rapat tersebut bertujuan khususnya dalam penyelesaian Tenaga Non ASN/EKs THK-2 dan pemenuhan Calon ASN (CASN) IKN Instansi Pusat,” terangnya.
Selain itu, rapat tersebut juga bertujuan untuk membangun komitmen pemenuhan talenta digital (Fresh Graduate), Administrasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan (APIP), serta pemenuhan Guru dan Tenaga Kesehatan, terutama di lingkungan Pemerintah Daerah,” tambahnya.
“Pemenuhan ASN pada Instansi Pemerintah dijamin sesuai dengan kebutuhan instansi, termasuk kualifikasi, jabatan, dan unit kerja organisasi. Kami berkomitmen bersama untuk mewujudkan pengadaan CASN yang berintegritas, transparan, adil, dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara Indonesia,” tandasnya.
Hadir dalam rapat koordinasi tersebut adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia. Ini menunjukkan komitmen serius dari pemerintah pusat untuk mendukung proses pengadaan ASN di tingkat daerah.
