Sukabumi | Matanusa.net — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi terus memperkuat komitmen dalam mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arahan Bupati Sukabumi H. Asep Japar dalam Rapat Dinas September yang digelar di Pendopo Sukabumi, Rabu (23/9/2026).
Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi, Haerul Imam, S.E., M.M., menjadi bagian dari jajaran perangkat daerah yang didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Bupati Sukabumi menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memahami tugas utama sebagai pelayan masyarakat. Menurutnya, pelayanan harus diberikan secara sungguh-sungguh di seluruh sektor pemerintahan.
“Harus digarisbawahi, kita adalah pelayan masyarakat. Harus betul-betul melayani masyarakat,” ujar Bupati Sukabumi H. Asep Japar.
Bagi BPKAD, arahan tersebut menjadi dorongan untuk terus memperkuat pelayanan dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan tertib menjadi bagian penting dalam mendukung kelancaran program pemerintah serta pelayanan publik.
Bupati juga menekankan bahwa peningkatan pelayanan harus dilakukan secara menyeluruh. Setiap perangkat daerah diminta memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Selain itu, Bupati meminta para camat untuk lebih aktif turun ke masyarakat agar dapat memahami kebutuhan dan aspirasi warga secara langsung.
“Para camat pun harus sigap. Termasuk aktif di masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, peningkatan pendapatan harus diawali dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Kita berupaya meningkatkan PAD. Upaya awal itu, kita awali dengan memberikan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.
Arahan tersebut menjadi perhatian bagi BPKAD Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Haerul Imam, S.E., M.M., untuk terus memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah sekaligus mendukung terciptanya pelayanan pemerintahan yang efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
