Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI: Distan Tegaskan Transparansi Pengelolaan Anggaran Ketahanan Pangan

Foto: Dok. Distan Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi | Matanusa.net – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melaksanakan Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa BPK RI di Pendopo Sukabumi, pada Kamis (17/04/25). Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah H. Ade Suryaman, SH., MM., ini menandai dimulainya proses pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat I BPK RI, Dr. Joni Setiawan, SE., MBA., Ak., CA., menyampaikan bahwa pemeriksaan bertujuan memberikan keyakinan atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan prinsip akuntansi umum.

“Pemeriksaan akan difokuskan pada kesesuaian laporan dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, dan efektivitas pengendalian intern,” jelasnya.

Proses pemeriksaan berlangsung dari 10 April hingga 14 Mei 2025, dan dilanjutkan dengan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan pada 15–21 Mei 2025. Lingkupnya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan operasional, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Sekda mengajak seluruh perangkat daerah untuk menjaga sinergi. “Kita sudah 10 kali meraih opini WTP. Tahun ini, kita targetkan yang ke-11. Maka kebersamaan dan kesiapan semua perangkat daerah sangat penting,” tegasnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, Sri Hastuty Harahap, yang turut hadir, menegaskan komitmen Dinas Pertanian dalam mendukung penuh kelancaran pemeriksaan. Ia menuturkan bahwa setiap anggaran yang digunakan dalam program pertanian, seperti ketahanan pangan, pemberdayaan petani, dan pengembangan teknologi pertanian, dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Program pertanian berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Maka setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami sudah siapkan seluruh dokumen pendukung secara rinci,” ujar Sri Hastuty.

Ia juga menambahkan bahwa Dinas Pertanian terus bersinergi dengan BPKAD, Inspektorat, dan perangkat daerah lainnya untuk memastikan tata kelola keuangan yang baik, sehingga dapat berkontribusi dalam pencapaian opini WTP untuk ke-11 kalinya.

Selain Dinas Pertanian, hadir pula sejumlah kepala perangkat daerah strategis, seperti Kepala BPKAD Ir. Toha Wildan Athoilah, Kepala Dinas Pendidikan Eka Nandang Nugraha, S.I.P., M.M., Kepala DPU Drs. Dede Rukaya, MM., Kepala Disperkim Ir. Lukman Sudrajat, Kepala Disbudpora Drs. Yudi Mulyadi, M.Si., Kepala DPPKB Drs. Uus Firdaus, M.M., dan Kepala Dishub Drs. Budianto, M.Si.

Pos terkait