Sukabumi | Matanusa.net – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi terus berperan dalam mendukung tata kelola keuangan dan aset daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan pembahasan Rapat Dinas Bulan Oktober 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, Senin (19/10/2026).
Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi, Haerul Imam, S.E., M.M., menjadi bagian dari jajaran perangkat daerah yang mendukung koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan pemanfaatan aset milik daerah.
Dalam rapat tersebut, Wabup Andreas mendorong seluruh perangkat daerah dan para camat memperkuat kolaborasi untuk menggali potensi wilayah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, peningkatan PAD tidak hanya bergantung pada pajak dan retribusi, tetapi juga perlu didukung pengembangan UMKM, pariwisata, investasi, serta optimalisasi peran badan usaha milik daerah (BUMD).
“Kolaborasi ini harus terus dibangun dan dijaga agar PAD Kabupaten Sukabumi meningkat demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas optimalisasi PAD, rapat dinas tersebut turut menyoroti pemanfaatan aset daerah sebagai bagian dari upaya mendukung tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, pengelolaan aset yang tertib dan optimal menjadi salah satu aspek penting untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Agenda rapat juga mencakup evaluasi kinerja dan tata kelola pemerintahan, penerimaan Keputusan Kepala BKN Nomor 406 Tahun 2026 tentang Persetujuan Penerapan Manajemen Talenta, serta penandatanganan perjanjian sewa pemanfaatan tanah dan bangunan di wilayah Jampangtengah dan Cisaat.
Wabup Andreas juga menekankan pentingnya kepedulian sosial dengan mendorong perangkat daerah turun langsung ke lapangan agar memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan dapat mendukung pembangunan yang terarah, meningkatkan efektivitas pemanfaatan aset, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Penguatan tata kelola keuangan dan aset daerah menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi PAD dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” pungkasnya.
