Sukabumi | Matanusa.net — Penanganan dampak bencana di Kabupaten Sukabumi menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal tersebut dibahas dalam kunjungan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Republik Indonesia ke Pendopo Sukabumi, Rabu (23/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, KSP RI melihat secara langsung berbagai persoalan pascabencana, termasuk kebutuhan penanganan pada sektor perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, Sendi Apriadi, turut menyampaikan kondisi dan berbagai kebutuhan penanganan permukiman terdampak bencana. Paparan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan gambaran faktual kepada pemerintah pusat mengenai kondisi di lapangan.
Kunjungan KSP dipimpin Staf Ahli KSP RI AA Ade Kadarisman. Kehadiran tim KSP merupakan tindak lanjut dari pertemuan Bupati Sukabumi H. Asep Japar dengan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman beberapa waktu sebelumnya.
Staf Ahli KSP RI AA Ade Kadarisman mengatakan, pihaknya datang ke Kabupaten Sukabumi untuk melihat dan mencermati secara komprehensif persoalan kebencanaan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.
“Hadir ke Pendopo ini untuk melihat dan mencermati secara komprehensif pascabencana di Kabupaten Sukabumi. Terutama yang menjadi perhatian pemerintah pusat,” ujarnya.
Selama berada di Kabupaten Sukabumi pada 23-24 September 2026, tim KSP akan mendengarkan paparan dari sejumlah perangkat daerah, termasuk informasi terkait penanganan perumahan dan kawasan permukiman, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah lokasi terdampak.
“Kita akan optimalkan selama di Sukabumi ini untuk mendengarkan paparan dan mengunjungi lokasinya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disperkim Kabupaten Sukabumi Sendi Apriadi terus mendorong agar penanganan hunian masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara optimal. Kondisi pascabencana yang terjadi sejak 2024 masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang membutuhkan dukungan dan sinergi lintas pemerintahan,” pungkasnya.
Penanganan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan atau perbaikan rumah, tetapi juga menyangkut kawasan permukiman agar masyarakat dapat kembali menempati hunian yang aman dan layak.
Kehadiran KSP di Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penanganan berbagai persoalan permukiman yang terdampak bencana.
Melalui pemaparan kondisi di lapangan dan peninjauan langsung, berbagai kebutuhan Disperkim diharapkan dapat menjadi perhatian dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Sukabumi.
