Sukabumi | Matanusa.net – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sukabumi, H. Haerul Imam, S.E., M.M., menegaskan pentingnya ketepatan data kepesertaan sebagai dasar perencanaan dan pengelolaan anggaran program jaminan kesehatan, khususnya Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Penegasan tersebut disampaikan H. Haerul Imam saat menghadiri Rapat Koordinasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH., MM., bertempat di Pendopo Sukabumi, pada Kamis (05/02/2026).
Menurut H. Haerul Imam, proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah memasuki dua periode menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran daerah benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat PBI-JK.
“Validasi dan verifikasi data yang akurat sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pembiayaan jaminan kesehatan. Dengan data yang tepat, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan anggaran secara efektif, efisien, dan berkeadilan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, seiring dilaksanakannya reaktivasi kepesertaan PBI-JK dalam dua tahap, terdapat pula peserta yang dinyatakan tidak lagi memenuhi persyaratan tingkat kesejahteraan berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN. Hal tersebut menyebabkan penonaktifan kepesertaan dan berimbas pada penyesuaian jumlah peserta aktif PBI-JK di Kabupaten Sukabumi.
Oleh karena itu, Kepala BPKAD Kabupaten Sukabumi menekankan perlunya sinergi lintas perangkat daerah agar kebijakan penganggaran dapat selaras dengan kondisi riil di lapangan, sekaligus menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu,” pungkasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala BPJS Kesehatan Sukabumi, serta Kepala BPS Kabupaten Sukabumi.
