Sukabumi | Matanusa.net – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, SH., MM., memimpin Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang dilaksanakan di Pendopo Sukabumi, pada Kamis (17/04/25). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pemeriksaan Jawa Barat I BPK RI, Dr. Joni Setiawan, SE., MBA., Ak., CA., menyampaikan bahwa tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi disusun secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
“Pemeriksaan ini akan fokus pada kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian intern,” jelasnya.
Adapun masa pemeriksaan ditetapkan mulai tanggal 10 April hingga 14 Mei 2025, sementara penyusunan laporan hasil pemeriksaan dijadwalkan pada 15 hingga 21 Mei 2025. Pemeriksaan mencakup laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan.
Sekda dalam arahannya meminta kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk mempersiapkan dokumen dan data yang dibutuhkan secara optimal. Ia juga menegaskan pentingnya menjaga soliditas antar perangkat daerah agar pemeriksaan berjalan lancar.
“Pemeriksaan ini memiliki waktu yang cukup terbatas. Walau secara normatif 35 hari, namun kita harus menyelesaikannya paling lambat 14 Mei. Mari jaga kebersamaan agar kita bisa mempertahankan opini WTP untuk yang ke-11 kalinya,” ujar Sekda.
Dalam kesempatan tersebut, hadir mendampingi berbagai kepala perangkat daerah, termasuk Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, H. Aep Majmudin, SE., MM., yang menunjukkan kesiapan penuh dalam mengawal seluruh proses pemeriksaan ini.
H. Aep Majmudin menegaskan bahwa Bappelitbangda akan mendukung secara maksimal dalam penyediaan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dibutuhkan BPK RI.
“Sebagai bagian dari unsur perencanaan, kami akan pastikan data yang kami miliki sinkron dan siap untuk diverifikasi. Tujuan kita bersama adalah mempertahankan kepercayaan publik melalui opini WTP yang ke-11,” tegasnya.
Kehadiran H. Aep Majmudin dalam Entry Meeting ini menegaskan peran strategis Bappelitbangda dalam mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
