Matanusa, Sukabumi – Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026 di Bale Pangripta, pada Kamis (30/1).
Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, serta diikuti seluruh kepala perangkat daerah, camat, anggota DPRD, dan perwakilan BUMD. Dalam forum ini, RKPD 2026 diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian dan pariwisata, dengan dukungan dari UMKM, infrastruktur, dan ketahanan pangan.
Fokus Prioritas dan Indikator Makro
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sukabumi, Aep Majmudin, menjelaskan bahwa RKPD 2026 masih berpedoman pada RPJMD 2021-2026. “Mudah-mudahan setelah pelantikan kepala daerah terpilih, kita akan segera menyusun RPJMD yang baru,” ujarnya.
Terdapat 17 indikator makro yang menjadi target prioritas daerah, salah satunya adalah indikator mikro kemiskinan. “Indikator ini akan kita dorong khususnya di wilayah Cikidang dan Kalapanunggal,” tambahnya.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, menekankan bahwa beberapa indikator makro yang perlu mendapatkan perhatian khusus meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), tingkat kemiskinan, dan indeks gini.
Fondasi Transformasi Pembangunan
Sekda juga menegaskan pentingnya memastikan CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) dalam penganggaran yang konsisten dengan RKPD dan diinput dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Penyusunan RKPD 2026 berada dalam tahap awal RPJMD 2025-2029, yang berfokus pada peningkatan dan penguatan sosial ekonomi serta tata kelola pemerintahan. Ini akan menjadi fondasi transformasi pembangunan daerah sesuai potensi yang kita miliki,” jelasnya.
Forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan saran konstruktif demi terciptanya kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Sukabumi, Deni Gunawan, menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“Semoga diskusi ini menghasilkan keputusan konstruktif dan menjadi dasar bagi penyusunan RKPD yang lebih baik,” pungkasnya.
