Forum Satu Data Indonesia, Tentang Pentingnya Persepsi Data

Reporter : D2/ R.Iyan S

SUKABUMI matanusa.net –

Pemkab Sukabumi melalui Bappelitbangda gelar rapat koordinasi Sukabumi Satu Data di Aula Dinas Perhubungan Kab. Sukabumi, Cikembang, Senin (21/2/2022).

Rakor yang digelar, membahas persiapan pembentukan Forum Data Indonesia di tingkat Kabupaten Sukabumi serta menyamakan persepsi terkait Pentingnya data sebagaimana diamanatkan dalam:
1. Perpres No 39 / 2019 tentang satu data Indonesia
2. Perpres No 95 / 2018 Tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik
3. Perpres No 96 th 2014 Tentang Rencana pitalebar Indonesia.

Assda 1 Ade Setiawan menyatakan betapa pentingnya data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengambilan kebijakan dan layanan publik yang berkualitas.

” sekarang data belum terkelola satu pintu, karena itu perlu penyusunan satu data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan serta langkah langkah strategis untuk berbagai sektor layanan publik” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Bappelitbangda Sri Hastuty Harahap menjelaskan bahwa masih banyak yang kurang memahami betapa pentingnya data.

” artinya masih banyak menganggap data kurang penting, atau kalaupun ada datanya tidak terdokumentasikan dengan baik. Karena itu perlu pengorganisasian pengelolaan satu data di Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari
Koordinator (Bappelitbangda), Walidata (Diskominfo) dan Produsen data (BPS)” jelasnya.

Hasil pembahasan rakor adalah agenda pengelolaan data sebagai mana gambaran umum penyelenggaraan satu data indonesia antara lain,

1 Pembentukan Kelembagaan forum satu data Indonesia di tingkat Kabupaten
2.Berprinsip SDI (Single Source Of Truth) atau sumber pengelolaan data pembangunan satu pintu
3. Pemanfaatan data seoptimal mungkin
4. Pemanfaatan Command Center sebagai pusat Informasi
5. Membangun komitmen bersama dalam penyediaan data berkualitas.

Untuk diketahui, Hadir dalam rapat, Assda, Kadis Kominfo, Kadis Damkar Sekban Bappelitbangda, Kasubag umum dan kepegawaian BPS dan unsur Perangkat Daerah yang mewakili

DKIP/Red